Saat ini, sistem jaminan sosial nasional yang berlaku di Indonesia dijalankan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, negara ingin memastikan bahwa seluruh penduduk Indonesia terlindungi oleh jaminan kesehatan yang komprehensif, adil, dan merata.

Berdasarkan pasal 14 UU Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011, iuran dibayar sesuai dengan tingkat manfaat yang didapatkan. Selain itu, disediakan juga program Bantuan Iuran khusus warga miskin. Meskipun demikian, masih banyak aduan dari pengguna BPJS Kesehatan. Keluhan yang sempat diterima oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengenai BPJS Kesehatan antara lain penolakan dari rumah sakit terhadap pasien BPJS, kesulitan prosedur, pengobatan yang tidak tuntas atau selesai, pelayanan dokter yang tidak maksimal, antrean yang panjang pada fasilitas kesehatan penerima BPJS seperti unit gawat darurat di rumah sakit, serta tidak dibayarkan.

Fakta tentang BPJS Kesehatan

Berikut ini adalah beberapa fakta tentang BPJS Kesehatan yang perlu diketahui agar mendapatkan pelayanan BPJS secara maksimal:

  • Tidak seperti asuransi swasta umumnya yang memiliki batasan dan syarat beberapa jenis penyakit, BPJS Kesehatan dirancang untuk menanggung segala jenis penyakit. BPJS Kesehatan akan menanggung anggota BPJS dari seluruh usia dan semua tingkat keparahan dari penyakit yang diderita. Besaran premi yang dibayarkan bukan berdasarkan usia, riwayat kesehatan, atau tingkat penyakit yang diderita, melainkan berdasarkan fasilitas kesehatan yang dinikmati. Fasilitas ini terbagi atas kelas I sampai kelas III.
  • BPJS Kesehatan menganut pola rujukan berjenjang, sehingga pasien tidak bisa bebas melakukan pemeriksaan diri ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang diinginkan. Pertama-tama, pasien harus berobat ke fasilitas kesehatan tingkat pertama yaitu puskesmas, klinik, atau dokter praktik perorangan yang bekerja sama dengan BPJS. Kemudian, jika fasilitas kesehatan tersebut tidak sanggup lagi melakukan pengobatan, maka akan dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi atau sekelas rumah sakit.
  • Keterbatasan rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS, membuat pasien BPJS Kesehatan seringkali harus mengantre untuk mendapatkan pelayanan. Namun, kini sudah semakin banyak dokter dan rumah sakit yang melayani peserta BPJS Kesehatan.
  • Biaya pengobatan dan pemeriksaan laboratorium juga termasuk dalam layanan BPJS Kesehatan. Pasien tidak perlu membayar lagi untuk pelayanan tersebut, yang penting tetap sesuai dengan prosedur atau ketentuan BPJS kesehatan yang berlaku. BPJS tidak akan menanggung biaya pemeriksaan penunjang atas permintaan pasien itu sendiri tanpa indikasi atau tidak sesuai dengan diagnosis penyakit yang diberikan dokter.
  • Penarikan biaya terhadap pasien BPJS akan berlaku jika peserta meminta fasilitas lebih tinggi dari hak yang seharusnya diperoleh. Contohnya, ketika pasien meminta kelas perawatan lebih tinggi dari hak yang dimilikinya. Pasien dalam hal ini perlu memberitahukan kepada pihak BPJS Kesehatan dan petugas rumah sakit jika saat dirawat hendak menggunakan kelas yang lebih tinggi dari premi yang dibayar ke BPJS.

Sangat penting untuk mempelajari prosedur memperoleh pelayanan optimal dari BPJS Kesehatan. Selain itu, jangan lupa untuk memenuhi kewajiban membayar premi setiap bulan agar tidak ada halangan saat berobat.